Kerangka Investasi Berkelanjutan untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam Menyalurkan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan konsep Environmental, Social, dan Governance (ESG) telah meningkat secara signifikan di kalangan masyarakat, investor, dan regulator. Hal ini telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dengan menyatukan prinsip-prinsip ESG ke dalam aktivitas bisnis mereka. Munculnya berbagai peraturan yang mendorong praktik-praktik berkelanjutan juga menegaskan pentingnya ESG dalam bisnis saat ini.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menyertakan indikator ESG dalam proses pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Langkah ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengikuti tren bisnis yang berkelanjutan, serta menjadikan perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, DJKN berkolaborasi dengan Asia Development Bank (ADB) dan CESGS  telah menyusun Kerangka Investasi Berkelanjutan sebagai panduan dasar dalam kebijakan ini. Kerangka Kerja ini memberikan pedoman yang jelas bagi BUMN dari berbagai industri tentang integrasi prinsip-prinsip ESG dalam operasi mereka, serta cara mengukur dan melaporkan dampak mereka dengan lebih efektif kepada lingkungan dan masyarakat.

Share This Story, Choose Your Platform!

About the author : admin

Find Us On Facebook

Tags