United Nations Development Program (UNDP)

Menyadari pentingnya investasi yang lebih hijau dan berkelanjutan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berinisiatif untuk mengintegrasikan faktor ESG pada dukungan dan fasilitas pemerintah untuk proyek infrastruktur, guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur akan berdampak pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) sembari mengatasi potensi risiko lingkungan dan sosial, serta sebagai peluang memanfaatkan  ketersediaan pembiayaan yang bersifat lebih ‘hijau’ dan berkelanjutan. 

Sebagai tindakan nyata dalam mengadopsi aspek ESG pada dukungan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur, pada tahun 2022, Kementerian Keuangan dengan didukung oleh United Nations Development Program (UNDP) dan Bank Dunia mengembangkan kerangka dan pedoman ESG. Dalam pengembangannya, Prof. Iman Harymawan, Ph.D beserta tim Center for Environmental, Social, and Governance Studies (CESGS) Universitas Airlangga, ditunjuk oleh UNDP sebagai konsultan ESG dalam melakukan riset dan penyusunan kerangka ESG tersebut.

Hasil penyusunan regulasi kerangka kerja Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG Framework dan Manual) untuk dukungan dan fasilitas pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur diterbitkan pada 12 November 2022 bertempat di Bali, Menteri Keuangan bersama manualnya. Inisiatif ini menjadi kebijakan implementasi ESG yang pertama kali ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam pembiayaan infrastruktur dan diharapkan sebagai panduan yang jelas untuk seluruh pemangku kepentingan proyek infrastruktur, terutama mengenai peran dan tindakan yang perlu diambil untuk memastikan proyek infrastruktur tersebut memenuhi aspek ESG.

Share This Story, Choose Your Platform!

About the author : admin

Find Us On Facebook

Tags